+62 852 61706371
khairul.amri99@gmail.com

Pajak Bagi UMKM

Pajak Bagi UMKM

Pernah kamu mendengar istilah, Indonesia kuat karena UMKM? Itu sebuah kalimat yang tepat, bahkan untuk hal yang lebih radikal, Indonesia hidup dari “pasar hitam” atau “black market”. Mengapa demikian? Ya, sumber pendapatan Indonesia sebagai sebuah berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan non pajak.

Apa yang di maksud dari penerimaan bersumber dari pajak? Kamu mungkin pernah mendengar pula istilah pajak seperti PPh Pasal 21 untuk orang pribadi baik karyawan dan non karyawan hingga pajak yang bersumber dari perusahaan. Bahkan yang sering kamu dengar adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Untuk industri kuliner, mungkin kamu sering keliru memaknai pajak restoran sebagai PPN karena tarifnya sama yakni 10%. Memang sampai dengan tahun 2010 restoran di kenakan PPN, setelah itu pajak bagi restoran di serahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tarif yang sama. Pajak bagi restoran ini di sebut dengan PB1.

Penerimaan negara bukan pajak atau dengan nama PNBP, contoh dari PNBP adalah jika lembaga negara memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan. Contoh spesifiknya adalah perguruan tinggi negeri yang memungut sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Uang kuliah yang di bayarkan mahasiswa menjadi PNBP bagi negara.

Indonesia dan Black Market

Apa yang kamu pikirkan jika mendengar istilah di atas? Sebagian dari kita mengatakan, barang masuk yang lolos dari pengawasan negara dalam hal ini Bea dan Cukai. Namun di sisi lain, kita tidak hanya hidup dari barang yang lolos dari pengawasan itu tetapi juga dari UMKM.

Banyak UMKM tidak terdaftar di data negara, padahal fondasi yang membuat ekonomi Indonesia kuat bukan hanya korporasi besar melainkan pula UMKM. Ingat Pepsi dan usaha lainnya yang tutup di Indonesia? Kita dengan mudah mendapatkan data namun kita sulit mencari data berapa persen tukang gorengan yang tutup.

Sebab memang negara tidak punya data yang bisa di tunjukkan. Kita pernah mendengar bahwa sebuah negara akan maju jika 2% dari total penduduknya adalah pengusaha. Lalu, apakah Pemerintah Indonesia punya datanya? Apakah benar pengusaha Indonesia di bawah 2% dari total penduduknya?

Jika penjualan barang atau jasa tidak tercatat sebagai pendapatan negara di anggap “pasar gelap” maka tukang gorengan yang tidak membayar pajak ke negara juga masuk dalam kelompok tersebut. Jadi, tidak selamanya pasar gelap itu buruk sebab negara kita hidup dari sektor tersebut.

UMKM kini bak seorang gadis remaja, semua mata tertuju pada mereka. Padahal guyonan sebagian dari mereka mengatakan UMKM itu bukan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melainkan Usaha Memang Kurang Modal. Walau kini pemerintah sudah mulai peduli pada pelaku UMKM. Kepedulian itu pun sinkron dengan pajak yang di tetapkan.

Berapa Tarif Pajaknya?

Sebelum tahun 2010, pajak UMKM perhitungan dan tarifnya dengan korporasi besar. Sampailah pada tahun 2014, dimana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa jika peredaran bruto atau omzet dalam satu tahun sampai dengan Rp. 4.800.000.000, di kenakan tarif pajak 1% dari peredaran bruto atau omzet.

Lima tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan kembali PP No. 23 tahun 2018. Perubahan peraturan pemerintah ini mengubah tarif pajak yang di kenakan kepada UMKM. Dimana tarif bagi UMKM kini menjadi 0.5% dari omzet dengan peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun. PP ini berlaku sejak 01 Juli 2018.

11 Responses

  1. HIks jadi makin besar ya bang. 2013 hanya 1% eh 2018 jadi 5 %. Jadi semakin susah UMKM ini.

  2. Yanti Ani says:

    Kadang aku pikir penerapan pajak bagi UMKM bagi 2 sisi mata pisau, ada hal baik tapi ada juga sisi buruknya

  3. muna says:

    sebenarnya kesian kalau umkm kena pajak
    kan mereka kecil, harga pun gak begitu tinggi , jadi omset pun gak tinggi

    kalau yang gede misalkan resto harga mereka naikkan saja untuk menutupi pajak,
    toh misal fasilitas juga ada, nyaman, jadi rang orang mau aja bayar mahal..

    tapi kalau umkm misal pedagang gorengan mau naikkan harga untuk nutupi pajak lah pada gak beli ntr orang orang bang

    haha, ini pikiran sederhanaku aja sihh,
    btw bang Amri ini apakah orang pajak? *kepo

  4. Sani says:

    Belum lagi usaha usaha online, ni kurang modal juga kayaknya hehe
    Tapi banyak loh UMKM online justru omzetnya mayan banyakkk tp saya blm tau pemberlakuan pajaknya gmn, mungkin lain kali bisa di ulas hihi

  5. Sebenarnya ada loh bang sensus ekonomi buat mencatat semua pengusaha dan jenis-jenisnya.

    Tapi sayangnya, sensus tersebut pernah dikomen
    “Loh.. yang punya usaha di titik ini kok kurang, dulu ada sekian, sekarang kok sekian? Ayo cari dulu yang punya usaha lain di situ ..”

    Lah saya yang dengar kok jadi merasa
    “Pak, bisa saja titik di situ berpindah trendnya ke titik lain.. inget loh data pembanding yang bapak gunakan 10 tahun lalu..”

  6. Mestinya pajak UMKM dipermudah ya, paling gak besarannya jangan ditambah lagi. Tp gimana ya pemerintah lagi giat-giatnya cari tambahan nih buat membiayai operasional negara dan nutup utang. Semoga lancar selalu rezeki teman2 UMKM. Aamiin

  7. Harum says:

    Saya masih belum paham sama terkait pajak memajak ini. Masih perlu belajar lagi.

  8. Nufazee says:

    Iyalah jangan gede gede pajak utk UMKM nih, justru pemerintah dukung dg kasi modal terus ya kan trus bantu promo ke pasar luar negeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *